Dulu (sekali - karena sudah berlalu lebih dari sepuluh tahun), pernah aku punya banyak waktu untuk mau-maunya membuat sedikit tulisan tentang sang tempe. Barang ini walaupun nyatanya punya kandungan protein yang tidak sebaik protein hewani tetapi perannya dalam kehidupan turut memberi arti dalam memperbaiki gizi kebanyakan masyarakat. Komoditi ini sering sangat diperlukan pada musim-musim tertentu saat ikan sebagai sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat pesisir sedang sulit diperoleh di pasar akibat laut yang sedang tidak bersahabat.
Barang yang metode produksinya sudah dipatentkan di Amerika sejak tahun 1960an ini (http://Enda.goblogmedia.com) diproduksi dengan menggunakan sumber energi kayu dan atau minyak tanah. Dari dulu sampai sekarang masih begitu. Malah sekarang sumber kayu bakarnya susah dicari, minyak tanahnya juga mau dilenyapkan dari dapur para rakyat.
Cara bikin produk yang 66% dari total kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari impor ini (tribun kaltim, selasa 15 Jan 08) juga gak kalah runyam. untuk 1 ton kedele yang diproses ternyata mampu menghasilkan limbah sangat banyak yaitu sebesar 3.000-5.000 liter limbah cair (http://www.depperin.go.id/asp/pelatihan_ikm/cleanerprod/cleaner-production.pdf).
Maka, rasanya aneh saja kalau dari apa yang disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Deptan yang kalau kusimpulkan artinya bahwa produksi kedele dalam negeri itu bergantung pada mekanisme pasar. Kalau bagi petani lebih untung tanam jagung, ngapain tanam kedele?
Aku ini korban MLM. Gara-gara penyakit gula, sekarang jadi salah satu konsumen yang rutin minum susu kedelai. Pakai susu kedele produk impor. Karena tidak tahu apakah memang ada susu kedele buatan Indonesia dengan kedele produksi hasil pertanian Indonesia. Sama persis dengan ketidaktahuanku apakah lebih penting bagi seorang Dirjen bicara mekanisme pasar kedele ketimbang mementingkan upaya peningkatan kualitas lahan pertanian kedele dan kualitas produksi hasil pertanian kedele. Urusan pasar kan sudah ada Menterinya sendiri. Urusan pengolahan pasca panen pun sudah ada Menterinya sendiri. Urusan produksi di lahan pertanian pun ternyata bagaimana terserah petaninya saja. Mau tanam jagung, padi, sawit, tebu. Terserah, lah, mana yang lebih menguntungkan. Biar kerjanya Deptan lebih ringan.
Di bumi Kalimantan Timur yang sektor pertaniannya bukan sektor utama ini, malah pelahap tahu - tempenya juga lumayan besar. Dijamin kedelenya adalah kedele impor. Bagi kebanyakan orang kaltim tidak masalah, karena biar harga kedele mahal, tempenya laku juga, yang penting tidak kena isu makanan yang mengandung formalin saja. Lantas apakah mereka para konsumen tempe di Kaltim juga masuk "The Have Not"?
Makan tempe itu kini masuk soal selera. Bukan lagi menu makanan utama. Kalau makan lalapan, ya cocoknya ada tempe. Kalo takut cholesterol, cobalah tempe.
Jadi, kenapa repot dengan kedele? serahkan saja ke mekanisme pasar. Mau pakai kedele impor atau tidak. Memangnya kenapa? Kalau harga tempe sudah nggak masuk akal. Ya, ganti saja menu makanannya.... ke Jengkol. Mau demo atau tidak. Salah sendiri tidak pandai membaca selera pasar. itu cuma 5.000 perajin tahu-tempe yang sial.
Besok besok mungkin soal perumahan pun bagaimana mekanisme pasar saja. Jual RSS harga Rumah Mewah, ya karena pasar. Toh, sudah ada pengalaman. Harga premium naik, pengguna kendaraan bermotor malah semakin cepat membengkak.
Jadi, kita ini negara industri apa negara agraris? Bukan dua-duanya. Karena mungkin mekanisme pasar menunjukkan lebih menguntungkan devisa dari TKI.
Kalau UNDP pada tahun 2006 mengeluarkan Human Development Index yang menyatakan trend kesejahteraan masyarakat kita hanya diurutan satu angka lebih tinggi ketimbang Vietnam yang baru merdeka tahun 70-an. Dibanding Malaysia yang diurutan 61, Negara kita ini diurutan ke 108. Apa peduli kita? Tidak usah pusing mau swasembada kedele atau impor kedele. Tiap pagi sarapan roti dan mie rebus dari tepung yang diimpor dari zaman dulu sampai sekarang toh tidak jadi masalah.
Maka, apakah sesungguhnya kita ini adalah bangsa bermental tempe tanpa kedele..?
Biarlah Pak Dirjen yang bicara.
0 Comments: